Tarakan Perpanjang PSBB

 BERITA KALTARA, Pemerintahan, Terhangat

Wali Kota Tarakan, Kalimantan Utara, dr. Khairul, M.Kes. kembali memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di Kota Tarakan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Wali Kota Tarakan.
SK bernomor 042/HK-VI/224/2020 tentang Perpanjangan Pemberlakukan PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 di Kota Tarakan tersebut, menyebutkan bahwa salah satu alasannya adalah karena masih terdapat kasus penyebaran Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 di Bumi Paguntaka.
“Perpanjangan PSBB tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa sehubungan dengan masih terdapat kasus penyebaran COVID-19 telaahan untuk penetapan dan tahapan pelonggaran PSBB menuju tatanan baru atau “new normal” dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di Kota Tarakan pada tanggal 2 Juni 2020,” kata Khairul.
Surat Keputusan Wali Kota tersebut mengatur pertama, perpanjangan pemberlakuan pelaksanaan PSBB dalam rangka penanganan COVID-19 di Kota Tarakan selama 14 hari mulai tanggal 7 Juni sampai dengan tanggal 20 Juni 2020.
Dengan demikian, perpanjangan PSBB di tengah sosialiasi melalui tujuh tahapan pelonggaran menuju tatanan new normal yang gencar dilakukan terhadap semua sektor, salah satunya pelaku usaha, sejak 2 Juni hingga 1 Agustus mendatang, kembali akan dilakukan apabila perkembangan kasus Covid-19 di Tarakan masih ditemukan setelah 14 hari ke depan, terhitung per 7 Juni 2020.
SK perpanjangan PSBB itu juga memutuskan bagi masyarakat yang berdomisili/bertempat tinggal dan/atau melakukan aktivitas di daerah Kota Tarakan wajib mematuhi ketentuan pemberlakuan PSBB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan secara konsisten menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
Salah satunya adalah surat edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nasional Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dimana salah satu persyaratan individu yang melaksanakan perjalanan dengan transportasi umum baik darat, kereta api, laut maupun udara wajib menunjukkan surat keterangan uji tes PCR dengan hasil negatif yang berlaku 7 hari atau surat keterangan uji Rapid Test dengan hasil non reaktif yang berlaku 3 hari.
Tes ini ditujukan agar pemerintah dan petugas kesehatan bisa mengetahui siapa saja orang yang berpotensi menyebarkan virus Corona dan melakukan tindakan pencegahan agar jumlah kasus COVID-19 tidak semakin bertambah serta sebagai pembatasan mobilitas sosial.
Apa Itu Rapid Test?
Rapid test adalah metode skrining awal untuk mendeteksi antibodi, yaitu IgM dan IgG, yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus Corona. Antibodi ini akan dibentuk oleh tubuh bila ada paparan virus Corona.
Dengan kata lain, bila antibodi ini terdeteksi di dalam tubuh seseorang, artinya tubuh orang tersebut pernah terpapar atau dimasuki oleh virus Corona. Namun perlu Anda ketahui, pembentukan antibodi ini memerlukan waktu, bahkan bisa sampai beberapa minggu.
Namun, Apakah dengan Rapid Test tersebut dapat dinyatakan positif Covid-19?
Hasil Rapid Test adalah reaktif atau non reaktif, apabila hasil dari itu reaktif itu menunjukkan bahwa tubuhnya sudah punya antibodi. Dalam konteks kaitan dengan virus Corona yg tubuhnya sudah punya antibodi terhadap virus bukan spesifik hanya virus Corona.
Maka yang disebut reaktif itu berarti tubuhnya sudah punya antibodi terhadap semua virus tidak selalu virus Corona saja dan kalau non reaktif artinya tubuhnya tidak punya antibodi terhadap virus itu.
Diasumsikan karena tidak punya antibodi maka virus itu belum masuk ke dalam dirinya atau sudah masuk tapi belum menunjukkan virulensi virus.

Prosedur dan Interpretasi Hasil Rapid Test
Prosedur pemeriksaan rapid test dimulai dengan mengambil sampel darah dari ujung jari yang kemudian diteteskan ke alat rapid test. Selanjutnya, cairan untuk menandai antibodi akan diteteskan di tempat yang sama. Hasilnya akan berupa garis yang muncul 10–15 menit setelahnya.
Hasil rapid test positif menandakan bahwa orang yang diperiksa pernah terinfeksi virus Corona. Meski begitu, orang yang sudah terinfeksi virus Corona dan memiliki virus ini di dalam tubuhnya bisa saja mendapatkan hasil rapid test yang negatif karena tubuhnya belum membentuk antibodi terhadap virus Corona.

Oleh karena itu jika hasilnya negatif, pemeriksaan rapid test perlu diulang sekali lagi 7–10 hari setelahnya. Juga tetap disarankan untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari walaupun tidak mengalami gejala sama sekali dan merasa sehat.
Yang menjadi masalah adalah pada saat dikatakan reaktif virus kemudian di kalangan masyarakat berkembang menyatakan yang bersangkutan positif Corona. Hal itu tidak tepat, positif tidaknya Covid-19 hanya bisa dilakukan pemeriksaan melalui pemeriksaan swab tenggorokan itu atau PCR (Polymerase Chain Reaction) yang pada saat ini hanya ada di Rumah Sakit atau Litbang Kemenkes.
Maka selama belum ada pemeriksaan PCR/Swab Test jangan pernah mengatakan seseorang itu positif atau negatif virus Corona karena efeknya sangat dahsyat.
Seseorang yang dikatakan positif Covid-19 padahal belum tentu itu virus Corona akan sangat berdampak pada psikis yang bersangkutan termasuk keluarganya. Belum lagi nanti ada yang mengucilkan termasuk jika ditakdirkan meninggal dunia kemudian jenazahnya ditolak hanya gara-gara Rapid Test yang dikatakan reaktif yang belum tentu itu virus Corona.
Jangan mudah kita mengatakan bahwa seseorang positif Corona, karena pada kondisi pandemi Covid-19 ini hal itu sangat sensitif. Masyarakat wajib jaga diri agar tidak berkomentar berlebihan terkait dengan Covid-19 diluar pengetahuan ilmunya.
Saat ini PCR/Swab Test tenggorokan adalah suatu adalah satu-satunya yang bisa dijadikan pegangan untuk mengatakan seseorang itu positif atau negatif virus Corona bukan dengan Rapid Test.
Jadi, rapid test di sini hanyalah sebagai pemeriksaan skrining atau pemeriksaan penyaring, bukan pemeriksaan untuk mendiagnosa infeksi virus Corona atau COVID-19.
Tes yang dapat memastikan apakah seseorang positif terinfeksi virus Corona sejauh ini hanyalah pemeriksaan polymerase chain reaction (PCR). Pemeriksaan ini bisa mendeteksi langsung keberadaan virus Corona, bukan melalui ada tidaknya antibodi terhadap virus ini
Jadi Apabila hasil rapid test positif, jangan panik. Antibodi yang terdeteksi pada rapid test bisa saja merupakan antibodi terhadap virus lain atau coronavirus jenis lain, bukan yang menyebabkan COVID-19 atau SARS-CoV-2.
Jadi, perlu dilakukan pengambilan swab untuk tes PCR guna memastikan apakah benar terdapat infeksi Covid-19. Sebelum melakukan tes PCR atau selama menunggu hasilnya, Anda harus menjalani isolasi mandiri di rumah selama paling tidak 14 hari.
Selama isolasi, hindari berpergian dan kontak dengan orang lain yang tinggal serumah, sambil menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak setidaknya 1 meter dari orang lain dan kenakan masker saat harus berinteraksi dengan orang lain
Masyarakat keluhkan mahalnya biaya Rapid Test.
Penerapan Rapid Test/Rapid Diagnostic Test (RDT) berbayar bagi penumpang moda transportasi menuai pro kontra. Sebab, besaran biayanya yang cukup mahal sebesar satu juta rupiah.
Dalam menetapkan biaya Rapid Test harus memiliki dasar yang kuat, kalau hanya Surat Edaran tidak bisa dijadikan dasar. Harus ada dasar yang mengikat entah itu surat keputusan (SK) bupati atau Peraturan Bupati/Walikota.
Jika yang mengeluarkan dari Gugus Tugas tentunya harus ada dasarnya, seperti saat ini biaya tiket transportasi mengalami kenaikan dan ditambah biaya RDT Rp 1 juta akan sangat membebani masyarakat.
Pemerintah dalam hal ini pihak rumah sakit agar terbuka terkait biaya Rapid Test, karena dibeberapa tempat ada juga yang dibawah satu juta dan harus ada transparansi terhadap rincian biaya sebesar satu juta tersebut.
Dasar hukum dari penarikan tarif tersebut wajib dikaji apakah sudah sesuai dengan yang diatur di pusat, karena jika tidak akan berpotensi pungli.
Pembuatan Surat Edaran berdasarkan hukum tata negara hanya himbauan. Di dalam aturan hukum tidak ada Surat Edaran menetapkan tarif. Sehingga jika Dinas Kesehatan sudah ada yang menagih, maka mereka harus bertanggung jawab pada mata anggaran mana biaya itu dimasukkan agar tidak menjadi pungli.
Saat ini Rapid Test yang ada berasal dari Pemerintah saat ini peruntukannya sangat jelas. Mulai dari ODP, PDP, OTG, tracing kontak. Sementara Rapid Test Mandiri bagi persyaratan surat jalan penumpang yang diminta, peruntukannya sudah berbeda.
Jika Rapid Test Mandiri digratiskan juga tidak pas karena untuk kepentingan pribadi dan sangat tinggi permintaannya. Maka perlu pengkajian lebih lanjut terhadap biaya Rapid Test agar dapat dijangkau masyarakat.

Author: 

No Responses

Leave a Reply